Wakil Rektor Universitas: Olive belum terselesaikan karena masa depan mahasiswa

Pemerintah memutuskan untuk memperkuat dan meluruskan akidah dan paham nasionalisme di pesantren.

Jakarta (Antara) – Wakil Presiden Ma’ruf Amin menegaskan pemerintah memutuskan untuk tidak membubarkan atau mencabut izin Pesantren Zaytoun karena banyaknya santri dan santri yang belajar di sana.

“Banyak orang (yang) menginginkan pesantren ini (pemerintah) dibubarkan dan ditutup. Tapi sudah ada pertimbangan bahwa santri di sana terlalu banyak,” kata Wapres di Jakarta, Rabu.

Wapres mengatakan, pemerintah memutuskan untuk memperkuat dan meluruskan akidah dan paham nasionalisme di pesantren.

“Jadi perlu pembinaan, jadi mungkin beberapa alternatif tidak dibubarkan, tapi justru dibangun, dikuatkan dengan baik, agar bezantrine bisa berjalan dan belajar tapi sesuai keyakinan yang benar, serta dalam sistem kita dalam berbangsa dan bernegara,” dia menjelaskan.

Wapres mengatakan, pemerintah mempercayakan pengelolaan Pondok Pesantren Zaytoun berkoordinasi dengan pimpinan Menko Polhukam.

Adapun dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pengurus pondok pesantren khususnya Banji Jumelang diselesaikan melalui prosedur hukum yang berlaku.

“Terapis Banji Jumelang.” Kalau begitu, ada yang tidak saya mendahului, dan keputusan seperti apa yang akan diambil nanti,” ujar Wapres.

Baca juga: Menko Polhukam: Pemerintah Tak Putuskan Cabut Izin Zaitun
Baca juga: Kemenag: Penyelesaian masalah zaitun jangan sampai merugikan hak siswa
Baca juga: Dirtipidum memastikan tidak ada pejabat negara yang terlibat dengan zaitun

Pemberita: Ranga Bandu, Asmara Jinja
Editor: Triono Subagyo
Hak Cipta © Bean 2023