RDK berharap Plt Gubernur NTB bebas dari campur tangan politik

“Pada prinsipnya, saya berharap Plt Gubernur NTB yang terpilih memiliki kemampuan administrasi. Selain itu, yang terpenting bebas dari tekanan dan campur tangan politik.”

MATARAM (Antara) – Wakil Presiden DPRD NTB Nauvar Furqani Farinduan berharap, calon Plt Gubernur NTB terpilih nanti adalah sosok yang bisa lepas dari tekanan dan campur tangan politik, mengingat tahun 2024 merupakan tahun politik.

“Prinsipnya, saya berharap Plt Gubernur NTB yang terpilih memiliki kemampuan administrasi. Yang terpenting bebas dari tekanan dan campur tangan politik,” ujarnya di Mataram, Kamis.

Pada 2024, kata dia, ada dua agenda politik, yakni pemilihan umum dan pelkada serentak yang harus dipastikan terselenggara dengan baik. Oleh karena itu, karakter yang memiliki kepribadian kuat dan dapat lepas dari tekanan dan campur tangan politik menjadi kriteria utama yang akan dikedepankan.

“Memang saat ini DPRD tetap terbuka terhadap aspirasi masyarakat terkait Badan (PJ) Gubernur NTB. Namun, tidak ada batasan khusus dalam hal persyaratan administratif yang harus dipenuhi,” ujarnya.

Sebab menurutnya, selama nama yang diusulkan dianggap layak oleh masyarakat dan memiliki kekuatan memimpin, dewan akan tetap mengakomodirnya.

Farren menjelaskan: “Belum secara resmi, kami di pimpinan dan anggota, kami masih bertanya kepada Kementerian Dalam Negeri secara teknis bagaimana proses rujukan untuk proposal, diskusi, dan pengambilan keputusan nanti.”

Putra mantan Gubernur Lombok Barat itu mengaku, meski belum ada pembicaraan resmi, usulan nama terus mengalir. Farren mengatakan, sudah ada 7-8 nama yang masuk ke DRC sesuai usulan dari berbagai kelompok masyarakat.

“Secara umum, saya mengklasifikasikannya sebagai proposal internal dan eksternal,” ujarnya.

Menurutnya, yang dimaksud dengan usulan internal adalah nama-nama Pj Gubernur dari kalangan lokal atau dari masyarakat NTB. Baik itu profesi di daerah, di luar daerah, maupun di luar negeri. Sedangkan yang dimaksud Farren dengan sugesti dari luar adalah nama-nama yang bukan lokal daerah. Namun, sosok ini dinilai kompeten dan memenuhi persyaratan administrasi sebagai pelaksana tugas gubernur.

Mengenai nama internal dan eksternal, Farin masih enggan membeberkannya secara detail. Namun, ia tak memungkiri bahwa kepribadiannya tak jauh dari apa yang beredar di media.

Tokoh internal yang beredar antara lain Sekda NTB Lalu Geeta Aryadi, Wakil Depjen DPD RI Lalu Niqman Zahir, Pembimbing UIN Mataram Profesor TGH Masnun Zahr, hingga Pembimbing Unram Profesor Bambang Hari Kusumo.

Sementara itu, muncul tokoh luar dengan banyak nama. Di antaranya, Sesminpura Dr Gunawan Suswantoro, Direktur Pengembangan Keuangan Daerah, Kemendagri Agus Fatoni, hingga Irjen Sekretariat Jenderal Republik Demokratik Kongo yang juga eks Kapolda NTB Nana Sudjana .

“Nama-nama yang beredar dipersilakan untuk disuarakan dan diajukan ke DPRD NTB,” ujarnya.

Namun, pihaknya menegaskan tidak akan menutup siapa pun yang menginginkan masyarakat mengajukan diri menjadi pejabat sementara.

Baru setelah memasukkan nama sebanyak-banyaknya barulah pihaknya melakukan seleksi berdasarkan aturan main yang ditetapkan Kemendagri.

“Harapannya tentu semua nama dan usulan bisa lolos DPRK, baik dari kalangan internal maupun eksternal,” ujarnya.

Aturan main dalam memilih usulan penjabat gubernur akan menjadi titik awal untuk membangun kesepahaman dalam pemilihan nama. Baru kemudian saya membahas pimpinan dan anggota secara lebih spesifik untuk membatasinya pada tiga nama saja.

“Kami akan mengirimkan tiga nama ke pusat,” katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD NTB Muzihir mengatakan, dari sekian banyak nama yang disuarakan masyarakat, ada dua yang mendapat dukungan dari banyak kelompok masyarakat.

“Ada Lalu Nakman dengan 100 dukungan dan Lalu Geeta dengan 25 dukungan,” ujarnya.

Koresponden: Nour Ammansieh
Editor: Agus Setiawan
Hak Cipta © Bean 2023