Pemprov DKI telah menanam lebih banyak pohon untuk meningkatkan kualitas udara

Meningkatkan kerjasama dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah setempat, akademisi, LSM, dan masyarakat

Jakarta (Antara) – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (Pimprov) menerapkan kebijakan penanaman pohon lebih banyak dalam upaya meningkatkan kualitas udara di ibu kota.

“Upaya peningkatan kualitas udara akan terus dilakukan, salah satunya melalui kebijakan penanaman pohon secara masif,” kata Plt Gubernur DKI Jakarta Hiro Budi Hartono di Jakarta, Selasa.

Selain itu, upaya peningkatan kualitas udara dilakukan dengan menambah Titik Pemantauan Kualitas Udara (SPKU), memperbanyak Kendaraan Operasional Pelayanan Listrik (KDO), dan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) di gedung-gedung pemerintah.

“Selain meningkatkan kerjasama dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah setempat, akademisi, lembaga swadaya masyarakat dan masyarakat,” kata Hiro.

Sebelumnya, dalam rapat umum Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DPRD DKI yang diwakili Stephanie Octavia, dia mengatakan kondisi udara di ibu kota saat ini sangat memprihatinkan dan dapat berdampak buruk bagi kesehatan masyarakat Jakarta dalam jangka pendek maupun panjang.

“Kami sedang mengkaji alokasi anggaran pada tahun anggaran 2022 dan program tersebut masih belum bisa menjadi solusi yang tepat untuk mengatasi pencemaran udara di Jakarta,” kata Stephanie.

Oleh karena itu, Fraksi PDIP DKI Jakarta meminta kepada Pemprov DKI untuk mengklarifikasi apa yang harus menjadi evaluasi APBD 2022 terkait Program Pencegahan Pencemaran. Sehingga dapat menjadi catatan dalam menyusun anggaran di tahun-tahun berikutnya.

Menanggapi hal itu, Hiro mengatakan pihaknya setuju dengan masukan Fraksi PDI Perjuangan bahwa strategi penanggulangan pencemaran udara Jakarta 2022 masih belum ideal.

Heru juga mengatakan, Pemkab DKI telah melakukan berbagai upaya untuk mengganggu aktivitas dari sumber bergerak dan tidak bergerak, melalui Dinas Teknik Lalu Lintas, penerapan kebijakan tunggal dan genap, uji emisi kendaraan, dan penerapan penghambat tarif parkir bagi kendaraan yang belum dan belum lulus uji emisi.

Hiro menjelaskan, “Kemudian implementasi Car Free Days (HBKB), penyediaan bus listrik Trans Jakarta, pemantauan industri melalui Continuous Emissions Monitoring System (CEMS) dan pemantauan kualitas udara secara berkala melalui stasiun pemantau kualitas udara tetap dan bergerak (SPKU).

Menurut Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta, Asep Kuswanto, Strategi Pengendalian Pencemaran Udara (SPPU) saat ini menjadi prioritas Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI yang harus diselesaikan bersama.

Koresponden: Siti Nurhaliza
Editor: Janet Aerospace
Hak Cipta © Bean 2023