Kinerja Kejaksaan Agung meningkatkan wajah penegakan hukum

… Meningkatkan kepercayaan publik memang tidak mudah. jangan puas

Jakarta (Antara) – Di usianya yang ke-63, Kejaksaan Republik Indonesia sedang dalam performa terbaiknya. Presiden Joko Widodo juga menilai capaian kinerja OTP memiliki tingkat kepercayaan publik paling tinggi di antara lembaga penegak hukum lainnya, yakni sebesar 81,2 persen.

Sebagai puncak perayaan Hari Adhyaksa Bhakti ke-63, digelar upacara yang diikuti seluruh jajaran Adhyaksa di Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Agung RI, Ragunan, Jakarta, Sabtu.

Presiden Jokowi menjabat sebagai Inspektur Upacara, disusul oleh Kapolri Jenderal Paul. Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono, dan sejumlah tamu undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Presiden tidak hanya menyampaikan apresiasi tetapi juga membuat catatan untuk ditindaklanjuti oleh Kejaksaan RI dan mengingatkan agar kejaksaan tidak main-main dalam penegakan hukum.

Pertama, kepala negara meminta kejaksaan untuk menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum.

Hasil survei lembaga-lembaga nasional pada September 2022 menunjukkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan mencapai 75,3%. Pada Juli 2023, tingkat kepercayaan masyarakat naik menjadi 81,2 persen. Keyakinan ini merupakan peringkat tertinggi dalam sembilan tahun terakhir untuk Kejaksaan Agung.

Untuk menjaga hal tersebut, Presiden meminta Kejaksaan Agung memiliki kinerja yang lebih baik dengan kerja yang tertib dan melembaga melalui transformasi terencana secara menyeluruh dari pusat ke daerah.

Tapi hati-hati mempertahankannya, meningkatkan kepercayaan publik tidaklah mudah. “Jangan cepat puas,” perintah ketua.

integritas kejaksaan

Dalam sambutannya, Presiden juga mencontohkan adanya oknum di Kejaksaan Agung yang melakukan manipulasi hukum, menitipkan rekanan proyek, menitipkan barang impor, dan masih banyak lagi perbuatan tidak terpuji lainnya.

Presiden menegaskan, tidak hanya aparat penegak hukum di Kejaksaan Agung, tetapi aparat penegak hukum lainnya juga harus bersih dan akuntabel. Kejaksaan Agung juga diminta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Seperti yang diingatkan oleh Ketua Komisi Kejaksaan (Kumjak), Barita Simanjuntak, Kejaksaan Agung RI telah mengatur untuk menindaklanjuti pesan Presiden Jokowi pada pertemuan HBA ke-63.

Meski kasus oknum pegawai kejaksaan seperti disampaikan Presiden bersifat personal, Parita menilai Kejaksaan sudah memiliki aturan preventif secara sistematis dan institusional sehingga tidak ada penyalahgunaan, perbuatan tercela, atau perbuatan melawan hukum lainnya yang dilakukan oleh personel Adhyaksa.

Kalaupun ada oknum jaksa yang melakukan perbuatan yang melanggar hukum, Jaksa Agung Burhanuddin tidak akan tinggal diam, pasti akan diadili dan dihukum.

Kumjak sebagai pengawas di luar Kejaksaan Agung juga melakukan pengawasan agar tidak terjadi pelanggaran.

Komjak memiliki saluran pengaduan online serta sinergi digital dengan Pusat Pelaporan dan Pengaduan Kejaksaan.

Komjak sering mengirimkan laporan pengaduan masyarakat untuk diperiksa Kejaksaan Agung. Jika terbukti, banyak yang dituntut, dan hukuman disiplin dijatuhkan, mulai dari yang ringan dan sedang hingga yang berat.

Hingga semester pertama tahun 2023, Kejaksaan Agung berhasil menekan angka pelanggaran disiplin pegawai, tahun 2021 sebanyak 209 pegawai, tahun 2022 sebanyak 167 pegawai, dan periode Januari hingga Juni 2023 sebanyak 56 pegawai.

Selain itu, tingkat kepatuhan pegawai Kejaksaan dalam menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) sebesar 95,9 persen, dari 12.417 LHKPN wajib lapor 11.916, dan 501 tidak lapor.

Terkait hal itu, Kepala Badan Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan, Ketut Sumedana mengatakan, lima penggugat telah diadili tahun ini karena terbukti melanggar aturan.

Dalam hal pengawasan internal, Kejaksaan memiliki gugus tugas 53 yang dibentuk oleh Jaksa Penuntut Umum Sanityar Burhanuddin untuk menegakkan disiplin di kalangan pegawai Kejaksaan.

Dengan pengawasan itu, kata Katout, terjadi penurunan jumlah pelanggaran disiplin yang dilakukan Kejaksaan. Hal ini sesuai dengan harapan Presiden Jokowi.

Lakukan secara merata

Kinerja Kejaksaan Agung saat ini dinilai berada pada masa keemasannya, khususnya Divisi Pidana Khusus (BIDSOS) yang menangani kasus-kasus korupsi besar yang merugikan keuangan negara dan perekonomian negara mencapai triliunan rupiah, seperti kasus Gusraya, Asabri, Dutta Palma, minyak goreng, LPSE, Garuda, dan masih banyak lagi lainnya.

Kejaksaan Agung menangani kasus big fish atau korupsi tingkat tinggi dengan total kerugian negara sebesar Rp 152,2 triliun dan US$ 61.489.551.

Total kerugian negara yang berhasil ditangani Rp 152,24 triliun dan US$ 61.948.551 meliputi; Pertama, mengembalikan kerugian keuangan negara sebesar 42,70 triliun rupiah dan 61.948.551 dolar AS.

Kedua, kembalinya kerugian ekonomi negara sebesar Rp 109,5 triliun yang muncul dari kasus terkait PT AMU, LPEI, Garuda Indonesia, minyak goreng, Duta Palma Group, Taspen, dan kasus korupsi besar-besaran kasus BTS 4G.

Selain itu, pengembalian kerugian keuangan negara sebesar Rp8,82 triliun, serta penyelamatan dan pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi di Perusahaan Asuransi Jiwasraya sebesar Rp1,1 triliun.

Meski memiliki capaian kinerja yang positif di sektor Bidsos, Kumgak mencatat kinerja sektor Bidsos di tingkat pusat juga akan ditiru oleh Kejaksaan di tingkat daerah.

Jaksa Agung Sanityar Burhanuddin pernah membeberkan adanya kesenjangan kualitas penanganan kasus korupsi di pusat dan provinsi saat HUT ke-39 Bidang Pidana Khusus pada Desember 2021 lalu.

Hal itu disampaikan Jaksa Agung karena melihat Kejaksaan Pidsus bekerja cepat dalam menangani kasus korupsi para petinggi, sementara Pidsus di daerah masih lamban.

Burhanuddin berpendapat, Divresus merupakan pajangan reputasi dan tolok ukur keberhasilan penegakan hukum di OTP.

Kinerja Kejaksaan khususnya di bidang pidana khusus sangat baik.

Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Negeri patut mencontoh prestasi tersebut, sehingga masyarakat dapat merasakan hasil ketangguhan aparatur Korps Adhyaksa dari bawah hingga atas dalam memberantas korupsi.

Editor: Ahmad Zainal M
Hak Cipta © Bean 2023