Gubernur Kaltim kecewa dengan keterlambatan pembangunan RS Corpri

SAMARINDA (Antara) – Gubernur Kalimantan Timur Esran Nur mengaku kecewa dengan keterlambatan pembangunan RS Korberi di Samarinda, Kalimantan Timur.

Pembangunan rumah sakit yang menggunakan dana APBD Kaltim sebesar Rp 43,3 miliar ini dimulai pada 27 September 2021 dan dijadwalkan mulai beroperasi pada awal 2022. Namun, hingga pertengahan 2023 pengerjaan pembangunannya tidak selesai.

“Sampai sekarang pembangunannya belum selesai,” kata Isran Nur di Samarinda, Jumat dengan wajah frustasi.

ISRAN menilai keterlambatan pembangunan fasilitas kesehatan tersebut karena kurangnya kemampuan keuangan dan perencanaan manajemen yang buruk dari pihak kontraktor.

Baca Juga: Pemprov Kaltim punya rumah sakit mata dengan fasilitas modern

Baca Juga: Pupuk Kaltim Salurkan 30 Ton Oksigen Medis ke Rumah Sakit di Bontang

“Ini karena kontraktor. Modalnya hanya uang muka, uang muka,” kata gubernur.

Dengan adanya kejadian ini, ISRAN berharap dalam setiap kegiatan (proyek), terutama pada proses kontraktor yang lebih selektif,

“Nah, itu penyakit kontraktor kita. Kalau mereka tidak punya kapasitas, atau ada masalah lain yang perlu ditangani,” kata Esran.

Namun Isran memberi kabar baik bahwa Pemprov Kaltim telah menyelesaikan pembangunan rumah sakit mata dengan anggaran Rp 74,29 miliar.

“Saat ini Gedung Pandurata RS Abdulwahab Al-Jahrani Samarinda dan Gedung Pelayanan Jantung Terpadu RS Kanogosu Dgatiwipowo Balikpapan,” kata Isran.

Untuk pembangunan Gedung Pandurata di RSUD A Wahab Sjahranie Samarinda, kata Ketua Umum APPSI, biayanya tidak kurang dari Rp 382,22 miliar pada 2025.

Begitu pula dengan Gedung Pelayanan Jantung Terpadu RS Kanujoso Djatiwibowo, Balikpapan, dengan total kebutuhan anggaran Rp357 miliar.

“Ini APBD kita semua. Anggaran pembangunannya besar. Tapi bagus untuk rakyat,” kata Esran Nour.

Diketahui RS KORPRI dibangun di Kompleks Stadion Madya Sempaja Samarinda di atas lahan seluas 3.900 meter persegi dengan luas bangunan 4.639 meter persegi dengan kebutuhan pembiayaan sebesar Rp 43,3 miliar.

Dari hasil evaluasi kantor PUPR Kaltim, kontraktor diberikan perpanjangan sesuai Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 71 Tahun 2013 selama 50 hari kerja hingga selesai, namun tidak kunjung selesai. *

Baca Juga: Rumah Sakit Islam dikelola oleh Pemprov Kaltim

Baca Juga: RS Samarinda Jadi Rujukan Daerah Kaltim

Reporter: Arromanto
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Hak Cipta © Bean 2023