Dan French Press Agency menyebutkan, 62 persen pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah masih terkonsentrasi di Jawa Bali.

Pada 2022, total pasokan pembiayaan UMKM mencapai Rp1.400 triliun dan pada 2026 mencapai Rp1.900 triliun.

JAKARTA (ANTARA) – Humas Asosiasi Fintech Indonesia Fintech Syndicated Finance (AFPI) Andy Tufan Garuda Putra mengatakan, 62 persen permintaan pendanaan untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) masih terkonsentrasi di wilayah Jawa Bali. .

Persentase ini menentukan bahwa sebaran permohonan pembiayaan di Indonesia tidak seragam karena memiliki komposisi klaster yang berbeda.

“Permintaan pembiayaan UMKM masih terkonsentrasi di Pulau Jawa dan Bali sebesar 62 persen dari total pembiayaan UMKM di Indonesia pada tahun 2022, dan akan mencapai 61 persen pada tahun 2026. Sedangkan untuk tahun 2022, total Pasokan pembiayaan UMKM sebesar Rp 1.400 triliun dan tahun 2026. “Jadi Rp 1.900 triliun,” kata Andy di Jakarta, Jumat.

AFPI – Hasil penelusuran EY Parthenon menunjukkan bagian yang tumbuh paling tinggi berada di Indonesia bagian timur dalam skala mikro dan kecil.

Sektor ini memiliki tingkat pertumbuhan tahunan gabungan (CAGR) sebesar 23,1 persen antara 2022-2026. Permintaan pembiayaan dari kawasan timur Indonesia diperkirakan mencapai Rp 250 triliun pada 2026, di mana 24 persen atau sekitar Rp 60 triliun akan berasal dari kumpulan bisnis potensial.

Namun, akses pembiayaan sejauh ini masih terbatas di daerah-daerah tersebut. Sementara permintaan pembiayaan di Kalimantan masih didominasi oleh perusahaan besar yang masih belum menghasilkan.

“Dengan memahami profil pendanaan yang berbeda di setiap daerah, lembaga keuangan termasuk anggota AFP dapat mengetahui potensi pendanaan yang dapat disalurkan,” ujarnya.

Anugrah Pratama, Partner EY Parthenon Indonesia, Strategy and Transactions, menjelaskan ada empat sektor baru hasil riset AFPI-EY Parthenon, pertama pool bisnis potensial. Grup ini adalah perusahaan yang sangat muda dan mikro dengan kemampuan digital dan literasi keuangan serta perencanaan bisnis yang tinggi.

Kedua, kelompok kebutuhan dasar, yaitu usaha mikro dan mikro dengan literasi digital dan keuangan yang rendah dan menghasilkan potensi risiko pembiayaan yang lebih tinggi.

Ketiga, Kelompok Usaha Konvensional Yang Bertahan, yang merupakan perusahaan kecil hingga menengah dengan literasi digital dan keuangan yang rendah, hanya fokus untuk mempertahankan kondisi mereka saat ini.

Keempat, kelompok usaha super, yaitu perusahaan kecil hingga menengah dengan literasi digital dan keuangan yang tinggi memiliki daya tarik tertinggi dalam hal pembiayaan.

Anugra berharap melalui penelitian ini seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, memiliki definisi yang terintegrasi untuk dapat menyelaraskan dan mengembangkan strategi segmentasi UMKM yang lebih kuat.

“Divisi UMKM ini menjawab sejumlah potensi risiko pembiayaan khusus untuk masing-masing kelompok yang perlu diperhitungkan. Masing-masing kelompok tersebut membutuhkan intervensi kebijakan yang diatur sendiri berdasarkan tingkat urgensinya. Oleh karena itu, mengambil langkah yang tepat sangat diperlukan. penting agar Pendanaan tidak salah sasaran dan kesenjangan yang semakin besar dapat dihindari.”

Baca Juga: AFPI: Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Perlu Capai Rp 4.300 Triliun pada 2026
Baca juga: Indonesia dukung kemudahan akses pembiayaan bagi negara berkembang
Baca juga: Teten Larang Pengurus “Menetapkan” Koperasi Penerima Dana

Reporter: Bayo Saputra
Editor: Faisal Yunianto
Hak Cipta © Bean 2023