haha69
haha69
haha69
haha69
haha69
haha69
haha69
BPK menawarkan Tampilan LHP Kemenkeu 2022 dengan WTP

BPK menawarkan Tampilan LHP Kemenkeu 2022 dengan WTP

Read Time:1 Minute, 56 Second

Kita bersyukur bisa menghitung UU APBN 2022 (UU) dengan defisit kurang dari 3 persen.

Jakarta (Antara) – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyerahkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) laporan keuangan Badan Anggaran (BA) dan Bendahara Umum Negara (BUN) tahun 2022 kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dengan opini terbaik , yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). ).

LHP tersebut diserahkan oleh Anggota BPK II Daniel Lumban Toping kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani pada Jumat (14/7/2023) di Jakarta. Serah terima ini menandai berakhirnya proses pemeriksaan oleh BPK.

“Jadi hari ini adalah hari kesaksian, dan kami sangat bersyukur bisa menjalankan UU APBN 2022 (UU) dengan defisit kurang dari 3 persen. Ini satu tahun lebih cepat dari yang diatur dalam undang-undang, kata Sri Mulyani dalam sambutannya di acara tersebut, mengutip keterangan resmi di Jakarta, Sabtu.

Menkeu menyampaikan bahwa Indonesia termasuk dalam klasifikasi negara yang mampu menghadapi tiga tantangan sekaligus, yaitu menghadapi wabah, pemulihan ekonomi, dan restrukturisasi APBN.

Indonesia juga terus melakukan reformasi seperti penyempurnaan peraturan perundang-undangan melalui UU Cipta Kerja, UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), UU Hubungan Fiskal Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Provinsi (HKPD), dan UU Pembangunan. dan penguatan sektor keuangan (P2SK).

Dibandingkan dengan banyak negara di dunia, baik dalam konteks G20 maupun Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara, Sri Mulyani mengungkapkan sangat sedikit atau bahkan sangat sedikit negara yang mampu mengatasi wabah, memulihkan ekonomi, dan mengisi kembali perekonomian. anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Menkeu juga mengapresiasi hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan BUN dan BA 015 yang memperoleh opini WTP.

“Ini merupakan prestasi dan kinerja yang sangat baik, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pegawai BPK yang telah melakukan pemeriksaan atas dasar hukum, proses dan prinsip pemeriksaan dengan baik sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntansi pemerintahan, serta mengeluarkan pendapat. ”

Ia juga menilai, hubungan yang sangat baik antara BPK dengan Kementerian Keuangan dalam kapasitasnya sebagai Bendahara Negara dan pemerintah secara keseluruhan merupakan salah satu pilar tata kelola pemerintahan yang baik.

Prinsip akuntabilitas, checks and balances, dan sustainable progress diperlukan agar Indonesia dapat terus mencapai kemajuan dalam penggunaan keuangan negara untuk pembangunan.

Baca juga: BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan Kementerian Keuangan BA 015
Baca juga: Kementerian Keuangan: Pendapat program pengelolaan uang menunjukkan stabilitas pengelolaan uang negara
Baca juga: Kemenperin Raih Penghargaan Kemenkeu untuk Opini Pabrik Pengolahan 10 Kali Berturut-turut

Reporter: Agatha Olivia Victoria
Editor: Klik Dewanto
Hak Cipta © Bean 2023

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %
Amerika Serikat, Korea Selatan dan Jepang mengutuk peluncuran rudal Korea Utara Previous post Amerika Serikat, Korea Selatan dan Jepang mengutuk peluncuran rudal Korea Utara
BMKG: Waspada gelombang 2,5 meter di perairan Sulut Next post BMKG: Waspada gelombang 2,5 meter di perairan Sulut