BKKBN Sulsel tingkatkan SDM pendamping untuk atasi Stunting

Target menurunkan angka prevalensi stunting menjadi 14 persen di 2024, sejumlah upaya telah dilakukan BKKBN, salah satunya dengan memperkuat kapasitas Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang telah terbentuk di lapangan

Makassar (ANTARA) – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Sulawesi Selatan (BKKBN Sulsel) berupaya mengatasi stunting dengan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia pendamping.

“Target menurunkan angka prevalensi stunting menjadi 14 persen di 2024, sejumlah upaya telah dilakukan BKKBN, salah satunya dengan memperkuat kapasitas Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang telah terbentuk di lapangan,” kata Kepala BKKBN Sulsel Shodiqin, di Makassar, Sabtu.

Dia mengatakan, upaya meningkatkan SDM pendamping itu telah dilakukan dalam bentuk Training of Trainer (ToT) yang dilaksanakan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) BKKBN secara virtual maupun dilakukan secara tatap muka.

Menurut dia, melalui pelatihan itu diharapkan pengetahuan Tim Pendamping Keluarga dapat meningkat khususnya dalam memberikan pemahaman dan edukasi kesehatan serta pola gizi anak bagi keluarga.

Karena itu, lanjut dia, fasilitator TPK yang terdiri BKKBN provinsi, penyuluh KB, IBI, dan PKK diharapkan menjadi perpanjangan tangan dalam menyebarluaskan informasi dan materi kepada TPK yang ada di daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Pertimbangan tersebut, mengingat stunting merupakan masalah lintas sektor dan penanganannya juga harus dilakukan secara kolaboratif melibatkan lintas sektor juga, hal ini tergambar dari Tim Pendamping Keluarga di lapangan.

Tim Pendamping Keluarga tersebut akan bertugas memberikan edukasi, sosialisasi dan skrining pencegahan stunting pada empat kelompok sasaran, yaitu calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui dan balita khususnya anak di bawah dua tahun.

Menurut Shodiqin, keempat kelompok sasaran ini merupakan kelompok paling berisiko mengalami kasus stunting. Karena itu, TPK nantinya akan bertugas mendata dan melakukan pendampingan pada kelompok sasaran tersebut.

TPK juga bertugas memfasilitasi kelompok sasaran untuk mendapatkan pelayanan rujukan dan pemberian bantuan sosial sebagai upaya peningkatan derajat kesehatan dan kesejahteraan keluarga.

Dia menyebutkan stunting disebabkan kekurangan gizi kronis yang mengakibatkan terhambatnya pertumbuhan tubuh dan otak.

Baca juga: Kemenko PMK: Bidan pemeran utama dalam percepatan penurunan stunting

Baca juga: Menteri Bintang: Pemberdayaan perempuan bantu turunkan stunting

Baca juga: Anggota DPR ajak cegah stunting dengan memberi bayi ASI eksklusif

Pewarta: Suriani Mappong
Editor: Ahmad Buchori
COPYRIGHT © ANTARA 2023