BKKBN fokus melakukan pemutakhiran data PK-23 di 13.263 desa

Jakarta (Antara) – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menyatakan pendataan rumah tangga (PK-23) pemutakhiran 2023 akan difokuskan pada 13.263 desa di seluruh tanah air dengan mengerahkan kader pendataan.

“Perhatikan jumlah KK (kepala keluarga), dan cek dulu jumlah KK di tiap perwakilan BKKBN dengan target jumlah KK di desa setempat, jangan sampai salah sasaran, dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu, BKKBN Presiden Hastu Warduyo mengatakan, Jangan ada alasan, jumlah keluarga tidak sesuai.”

Pemutakhiran serentak di seluruh Indonesia, kata dia, dimulai dari 1 Juli hingga 31 Juli 2023 untuk meningkatkan akurasi data sehingga intervensi pemerintah dalam percepatan penurunan stunting dan pengentasan kemiskinan ekstrem dapat relevan bagi rumah tangga sasaran.

Program pembaruan ini mengonfirmasi bahwa data tersebut benar dan valid. Dengan data yang tepat, pemerintah bisa melihat persoalan dengan jelas.

“Tanpa data (valid, red), program percepatan penurunan stunting dan kemiskinan ekstrim tidak akan berhasil,” ujarnya.

Baca juga: BKKBN: Indonesia kini memiliki bonus demografi

Dikatakannya, wilayah pemutakhiran PK-21 2023 akan dilaksanakan di desa/kelurahan yang telah terpilih sebagai sampel dan desa/kelurahan dengan cakupan keluarga terdaftar rendah.

“Pemutakhiran data keluarga Indonesia oleh BKKBN dengan melengkapi, mengoreksi, memutakhirkan dan mencatat mutasi serta mendaftarkan keluarga baru yang belum ada di BDKI (Database Keluarga Indonesia) melalui kunjungan rumah ke rumah dengan cara wawancara dan/atau observasi kepala keluarga, yang dilakukan secara terus menerus… serentak pada waktu yang telah ditentukan,” ujarnya.

Lina Widyastuti, Pj. Direktur Pelaporan dan Statistik BKKBN, menambahkan pra-pemutakhiran akan dilakukan terlebih dahulu selama 10 hari pada 20-30 Juni 2023 sebelum akhirnya memulai pemutakhiran PK-23.

Dengan Surat Edaran Ketua BKKBN No. 2 Tahun 2023 tentang pelaksanaan pemutakhiran data rumah tangga tahun 2023, pra pemutakhiran ini merupakan langkah awal sekaligus uji coba agar data yang dihasilkan valid dan benar.

Pramodernisasi dilaksanakan dalam dua tahap, tahap pertama berlangsung pada 20-25 Juni 2023 yang dilaksanakan di 32 daerah dan kota di 15 gubernuran, sedangkan tahap kedua berlangsung pada 25 Juni- 30. Juni 2023.

Pada pra pelaksanaan modernisasi tahap pertama, ditemukan 25.311 rumah tangga yang terdaftar. Dari jumlah tersebut, 23.074 atau 91,2 persen data rumah tangga telah divalidasi.

“Hasil pra-pelaksanaan modernisasi ini akan menjadi bahan penilaian bagi gubernuran sehingga saat modernisasi dimulai pada 1 Juli, masing-masing wakil daerah sudah mengetahui permasalahan dan solusinya,” ujarnya.

Baca juga: BKKBN: Pendataan keluarga sangat penting untuk memperkuat database stunting
Baca juga: BKKBN tingkatkan validitas data keluarga dengan jodoh KB
Baca juga: BKKBN: Pendataan keluarga disusun dengan mengacu pada undang-undang

Pemberita: Hriluita Dharma Shanti
Editor: M. Hari Atmoko
Hak Cipta © Bean 2023